PIDIE-Isu pergerakan kelompok yang mengatasnamakan Aceh Sumatra National Liberation Front/Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatra (ASNLF) kembali mencuat di tengah situasi sosial-politik Aceh yang belum sepenuhnya stabil. Informasi mengenai dugaan latihan militer terselubung di kawasan pedalaman Geumpang, Kabupaten Pidie, memunculkan kekhawatiran baru soal potensi bangkitnya pola-pola lama gerakan bawah tanah yang selama ini dianggap sudah meredup pasca perdamaian Aceh.
Sumber yang dipercaya menyebutkan, kelompok tersebut diduga tengah melakukan perekrutan simpatisan muda untuk mengikuti pelatihan semi-militer secara tertutup. Jumlah peserta disebut sengaja dibatasi antara 20 hingga 30 orang guna menghindari perhatian aparat maupun masyarakat sekitar. Pelatihan disebut berlangsung selama dua hingga tiga bulan di kawasan yang sulit dijangkau dan minim pengawasan publik.
Yang membuat situasi ini menjadi sensitif bukan sekadar isu latihan fisik biasa, melainkan dugaan keterlibatan eks kombatan bersenjata sebagai instruktur lapangan. Nama-nama mantan petinggi lapangan konflik masa lalu disebut kembali dimanfaatkan untuk membangun legitimasi psikologis kepada peserta. Strateginya sederhana namun efektif: membangkitkan romantisme perjuangan lama kepada generasi muda yang tidak mengalami langsung pahitnya konflik bersenjata Aceh.
Di balik itu, muncul pula nama Tgk. Fajri Krueng yang disebut-sebut aktif menggerakkan propaganda politik melalui berbagai momentum sosial di Aceh. Mulai dari isu bencana hidrometeorologi, polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di forum internasional, hingga aksi demonstrasi mahasiswa menolak Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA. Namun, berbagai manuver tersebut disebut tidak berhasil menciptakan situasi chaos sebagaimana yang diharapkan kelompok tertentu.
Kegagalan mobilisasi massa itu diduga membuat pola gerakan berubah arah. Jika sebelumnya propaganda dilakukan lewat isu sosial dan demonstrasi sipil, kini mulai muncul dugaan konsolidasi yang lebih tertutup dan mengarah pada pembentukan kader lapangan. Nama Azilul Nazirna Tiro yang disebut sebagai bagian jaringan ASNLF di Aceh juga dikaitkan dalam upaya membangun kembali simpul gerakan berbasis mahasiswa dan simpatisan muda.
Situasi ini jelas bukan perkara sepele. Aceh memiliki sejarah panjang konflik bersenjata yang meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat. Ribuan nyawa melayang, ekonomi lumpuh, pendidikan hancur, dan rasa takut pernah menjadi makanan sehari-hari rakyat di kampung-kampung. Karena itu, setiap indikasi gerakan bersenjata, sekecil apa pun, tidak bisa dianggap angin lalu.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa isu-isu sosial masyarakat terus dijadikan bahan bakar propaganda politik kelompok tertentu. Persoalan JKA misalnya, sejatinya merupakan isu pelayanan publik yang menyangkut hak kesehatan rakyat. Namun ketika isu itu dipelintir menjadi alat agitasi politik dan dikaitkan dengan narasi internasional, publik patut curiga ada agenda lain yang sedang dimainkan.
Kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang belum sepenuhnya pulih juga menjadi lahan subur bagi tumbuhnya provokasi. Tingginya angka pengangguran, minimnya lapangan kerja, serta kekecewaan sebagian anak muda terhadap kondisi sosial-politik menjadi celah yang mudah dimanfaatkan kelompok tertentu untuk membangun pengaruh. Dalam situasi seperti itu, narasi perlawanan sering dibungkus dengan retorika ketidakadilan dan sentimen sejarah.
Aparat keamanan tampaknya menyadari potensi ancaman tersebut. TNI dan Polri kini disebut memperketat patroli serta pengawasan intelijen di sejumlah wilayah rawan, khususnya kawasan pedalaman yang selama ini dikenal sebagai jalur basis lama konflik. Deteksi dini dilakukan untuk mencegah munculnya embrio gangguan keamanan sebelum berkembang lebih jauh.
Namun aparat juga tidak boleh gegabah. Penanganan isu seperti ini membutuhkan kecermatan tinggi agar tidak memunculkan ketakutan baru di tengah masyarakat. Pendekatan keamanan semata tanpa diimbangi langkah sosial dan komunikasi publik justru berpotensi menciptakan keresahan yang lebih luas. Aceh sudah terlalu lelah dengan konflik berkepanjangan.
Pemerintah Aceh juga tidak bisa terus bersikap pasif. Ketika ruang kekecewaan publik dibiarkan terbuka tanpa solusi nyata, kelompok-kelompok tertentu akan selalu menemukan celah untuk masuk dan memancing emosi masyarakat. Persoalan kesejahteraan, pendidikan, dan ketimpangan sosial harus diselesaikan secara serius, bukan sekadar pidato seremonial yang miskin realisasi.
Yang paling berbahaya adalah jika generasi muda mulai dicekoki romantisme konflik tanpa memahami harga mahal yang pernah dibayar Aceh. Mereka yang lahir setelah damai hanya mendengar cerita heroik, tetapi tidak melihat kuburan massal, pengungsian, ketakutan warga, dan lumpuhnya kehidupan selama konflik berlangsung. Di titik inilah propaganda menjadi sangat berbahaya ketika sejarah dipotong setengah-setengah demi kepentingan politik kelompok tertentu.
Masyarakat Aceh tentu berharap perdamaian tetap terjaga. Tetapi harapan itu tidak cukup hanya dengan slogan. Semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, kampus, hingga elite politik lokal harus berhenti bermain api di tengah situasi sosial yang rapuh. Sebab sekali bara konflik kembali menyala, yang pertama kali terbakar bukan elite, melainkan rakyat kecil di kampung-kampung. (¶€πt@90π )
