PIDIE-Di tengah wajah muram masyarakat Pidie yang masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, jalan rusak, serta pelayanan publik yang compang-camping, keberangkatan sejumlah anggota DPRK Pidie ke Bali dengan alasan mengikuti bimbingan teknis justru terasa seperti tamparan keras bagi akal sehat publik. Saat rakyat dipaksa hidup hemat dan bertahan dalam tekanan ekonomi yang makin menghimpit, para wakil rakyat malah terbang menikmati perjalanan dinas lengkap dengan hotel, tiket pesawat, uang harian, dan fasilitas yang seluruhnya dibiayai dari uang daerah.
Dalih “peningkatan kapasitas” yang terus diulang tiap tahun kini terdengar makin hambar di telinga masyarakat. Publik mulai melihat pola yang sama: agenda bimtek kerap berubah menjadi ritual rutin menghabiskan anggaran dengan bungkus resmi yang sulit disentuh kritik. Ironinya, hasil dari kegiatan yang disebut-sebut demi peningkatan kualitas legislator itu nyaris tak pernah benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jalan tetap berlubang, pelayanan tetap lamban, angka pengangguran tetap tinggi, dan keluhan warga terus menumpuk tanpa penyelesaian serius.
Kemarahan publik meledak bukan semata karena tujuan perjalanan itu Bali—daerah yang identik dengan wisata dan kemewahan—melainkan karena momentum keberangkatan tersebut dinilai sangat tidak peka terhadap kondisi rakyat. Banyak warga melihat para pejabat daerah hidup dalam dua dunia berbeda: satu dunia penuh fasilitas, perjalanan, dan kenyamanan; satu lagi dunia rakyat kecil yang terus dipaksa bersabar menghadapi kesulitan hidup.
Muhammad Pria Al Ghadzi atau TUMA melontarkan kritik keras terhadap keberangkatan tersebut. Ia menilai perjalanan itu bukan lagi sekadar agenda kedinasan, melainkan simbol matinya empati elite politik terhadap masyarakat yang mereka wakili.
“Ini bukan bimtek, ini pesta anggaran di tengah tangisan rakyat. Mereka pergi ke Bali memakai uang rakyat saat masyarakat Pidie sedang susah makan, susah kerja, dan susah hidup. Sangat tidak punya malu,” katanya.
Pernyataan itu menggambarkan kemarahan yang kini meluas di tengah masyarakat. Kekecewaan publik bukan lahir dalam sehari. Ia menumpuk dari tahun ke tahun, bersamaan dengan berbagai perjalanan dinas yang terus menyedot APBK namun minim dampak nyata bagi warga. Istilah “peningkatan kapasitas” dianggap sekadar jargon birokrasi yang dipakai untuk membungkus pengeluaran besar agar tampak sah dan terhormat.
TUMA juga mempertanyakan efektivitas agenda bimtek yang terus dianggarkan dalam jumlah besar setiap tahun. Menurutnya, jika benar kegiatan itu mampu meningkatkan kualitas anggota dewan, mestinya kondisi daerah ikut berubah ke arah lebih baik.
“Kalau benar bimtek membuat mereka pintar dan berkualitas, kenapa Pidie masih miskin? Kenapa jalan rusak di mana-mana? Kenapa pengangguran tinggi? Kenapa pelayanan publik tetap buruk? Jawabannya sederhana: yang meningkat bukan kualitas kerja mereka, tapi kenyamanan hidup elite politik,” ujarnya.
Ucapan itu memang keras, tetapi menggambarkan keresahan yang hidup di tengah masyarakat. Sebab publik melihat ada jurang besar antara pengorbanan rakyat dengan gaya hidup pejabat daerah. Ketika warga harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok, elite politik justru tampak sibuk mengatur agenda perjalanan dan fasilitas kedinasan yang nilainya tidak kecil.
Di ruang publik, kritik terhadap DPRK Pidie kini berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa sebenarnya APBK digunakan? Apakah anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, atau justru lebih banyak habis untuk membiayai kenyamanan birokrasi dan elite politik?
Pertanyaan itu makin relevan ketika masyarakat melihat berbagai persoalan mendasar di daerah belum tertangani secara serius. Infrastruktur di sejumlah wilayah masih memprihatinkan. Keluhan pelayanan publik terus bermunculan. Kesempatan kerja terbatas. Namun di saat bersamaan, anggaran perjalanan dinas tetap berjalan seolah tidak pernah mengenal kata efisiensi.
Keberangkatan ke Bali juga dinilai memperlihatkan wajah politik lokal yang makin kehilangan sensitivitas sosial. Rakyat hanya didekati saat musim pemilu tiba, dipeluk dengan janji perubahan, lalu perlahan dilupakan begitu kursi kekuasaan berhasil diamankan. Setelah itu, yang muncul justru parade fasilitas, perjalanan dinas, dan agenda-agenda seremonial yang sulit diukur manfaat konkretnya bagi masyarakat.
TUMA menyebut perilaku semacam itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Mereka dipilih untuk memperjuangkan rakyat, bukan untuk jalan-jalan memakai uang rakyat. Ini pengkhianatan moral yang sangat telanjang. Di tengah penderitaan masyarakat, mereka malah menikmati fasilitas dan kenyamanan. Hati nurani macam apa itu?” katanya.
Desakan agar seluruh anggaran perjalanan dinas dan bimtek DPRK dibuka secara transparan kini menguat. Publik meminta rincian penggunaan APBK tidak lagi disembunyikan di balik istilah teknis birokrasi yang sulit dipahami masyarakat. Transparansi dianggap penting agar publik mengetahui berapa besar uang daerah yang dihabiskan untuk perjalanan semacam itu dan apa hasil konkret yang benar-benar diperoleh masyarakat.
Aparat penegak hukum juga didorong untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan bimtek yang selama ini dinilai rawan menjadi ladang pemborosan berjamaah. Dorongan audit itu bukan berarti langsung menuduh adanya pelanggaran hukum, melainkan tuntutan agar penggunaan uang rakyat benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka dan etis.
“Jangan terus bodohi rakyat dengan istilah bimtek dan peningkatan kapasitas. Rakyat sudah muak melihat pejabat hidup mewah sementara masyarakat makin sengsara. Kalau memang punya rasa malu, batalkan perjalanan itu dan gunakan anggarannya untuk kebutuhan rakyat,” ujar TUMA.
Kini, yang dipertaruhkan bukan sekadar polemik perjalanan ke Bali. Yang sedang diuji adalah kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah itu sendiri. Sebab ketika wakil rakyat terlihat lebih sibuk menikmati fasilitas dibanding memperjuangkan kebutuhan masyarakat, maka jarak antara rakyat dan kekuasaan akan semakin lebar. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, yang tersisa hanyalah kemarahan, sinisme, serta keyakinan bahwa politik daerah telah berubah menjadi panggung kenyamanan elite di atas penderitaan rakyat kecil.
(Aneuk Pidie)
