ATjeh_$eruan zikir akbar dan doa bersama di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Agustus 2026 kembali membuka ruang perdebatan tentang cara sejumlah kelompok menyuarakan persoalan Aceh. Di satu sisi, agenda yang beredar mengusung isu yang tidak bisa dianggap remeh: penegakan Syariat Islam, pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki, persoalan pembagian hasil sumber daya alam, penanganan korban banjir, hingga status tanah wakaf Blang Padang. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa isu-isu tersebut dapat ditarik ke dalam narasi yang lebih panas, terutama ketika seruan politik bertemu dengan retorika tentang konflik masa lalu.
Poster dan seruan yang beredar menyebut kegiatan itu akan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026, mulai pukul 07.30 WIB sampai selesai di Masjid Raya Baiturrahman. Bentuknya disebut berupa zikir akbar, doa bersama, dan orasi kebangsaan. Penyelenggara juga menyerukan agar kegiatan berlangsung damai serta meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif.
Di atas kertas, tidak ada yang bermasalah dengan masyarakat berkumpul menyampaikan aspirasi secara damai. Persoalannya muncul ketika isu yang dibawa begitu beragam dan sebagian memiliki muatan politik yang sensitif. Syariat Islam, MoU Helsinki, pembagian hasil kekayaan alam, korban banjir, dan tanah wakaf merupakan perkara berbeda dengan tingkat kompleksitas masing-masing. Menggabungkannya dalam satu panggung politik membutuhkan kedewasaan agar keresahan publik tidak berubah menjadi bahan bakar konflik.
Di sinilah pernyataan seorang tokoh Aceh, Abu, menjadi relevan untuk dibaca sebagai kritik terhadap pola provokasi politik, meski tentu bukan sebagai pembenaran untuk membungkam aspirasi masyarakat.
Abu menyindir orang-orang Aceh di luar negeri yang, menurut dia, hidup nyaman tetapi kemudian tampil seolah-olah menjadi panglima perang dengan menyerukan konfrontasi dari jarak jauh. Ia menggambarkan situasi itu dengan kalimat tajam: “Perangnya dari sofa, komandonya lewat Wi-Fi.” Menurut Abu, persoalan terbesar bukan hanya isi provokasi, melainkan siapa yang menanggung akibat ketika seruan tersebut benar-benar diikuti orang di lapangan.
“Provokator tidur di kasur empuk, pengikutnya tidur di atas tikar penjara,” kata Abu.
Pernyataan tersebut merupakan kritik politik, bukan fakta yang dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau kesalahan hukum oleh orang tertentu. Namun pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: risiko dari sebuah seruan politik tidak selalu ditanggung oleh orang yang mengeluarkannya.
Sejarah Aceh memberikan alasan kuat mengapa persoalan semacam ini harus ditangani dengan kepala dingin. Konflik bersenjata yang pernah berlangsung telah meninggalkan luka sosial, korban jiwa, kerusakan ekonomi, dan trauma yang tidak hilang hanya karena senjata berhenti digunakan. Perdamaian melalui MoU Helsinki kemudian menjadi salah satu fondasi penting bagi perubahan politik Aceh. Karena itu, setiap retorika yang berpotensi menyeret masyarakat kembali ke pola konflik lama semestinya diperiksa secara kritis, bukan justru dibumbui.
Yang juga patut dipertanyakan adalah kecenderungan menjadikan kemarahan masyarakat sebagai modal politik. Keluhan mengenai pembagian hasil sumber daya alam, misalnya, bukan isu remeh. Tetapi persoalan tersebut membutuhkan penjelasan mengenai ketentuan hukum, mekanisme fiskal, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta implementasi kesepakatan yang telah dibuat. Ia tidak selesai dengan meneriakkan angka di atas podium.
Demikian pula dengan penanganan korban banjir. Mereka yang rumahnya rusak, kehilangan harta benda, atau harus mengungsi tidak membutuhkan slogan yang semakin tinggi. Mereka membutuhkan bantuan yang benar-benar sampai, data yang jelas, anggaran yang transparan, dan pemerintah yang bekerja. Menjadikan penderitaan korban bencana sebagai bahan retorika tanpa menghadirkan solusi konkret hanya akan memperpanjang kekecewaan.
Persoalan tanah wakaf Blang Padang pun tidak seharusnya diperlakukan sekadar sebagai bahan mobilisasi massa. Status tanah adalah persoalan yang membutuhkan dokumen, sejarah kepemilikan, ketentuan hukum, serta penjelasan dari lembaga yang memiliki kewenangan. Ketika isu semacam itu dibawa ke ruang publik, masyarakat berhak memperoleh fakta, bukan sekadar slogan.
Begitu pula isu penegakan Syariat Islam. Kritik terhadap pelaksanaan syariat merupakan bagian dari ruang publik yang sah selama disampaikan secara damai dan sesuai hukum. Yang perlu dijaga adalah agar tuntutan tersebut tidak berubah menjadi pembenaran terhadap kekerasan, intimidasi, ujaran kebencian, atau tindakan yang merugikan warga lain.
Ada persoalan lain yang tak kalah penting: kepastian mengenai kegiatan itu sendiri. Seruan yang beredar menyebut tanggal, waktu, tempat, dan agenda secara cukup spesifik. Namun hingga informasi yang menjadi dasar tulisan ini, belum ada keterangan resmi terpusat dari seluruh instansi terkait mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan tersebut. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menganggap seluruh informasi yang beredar di media sosial sebagai keputusan resmi atau jaminan bahwa semua agenda akan berlangsung persis seperti yang tertulis dalam poster.
KLIK DI BAWAH SINi BIAR FAHAM
Kekosongan informasi resmi selalu memiliki konsekuensi. Ia menciptakan ruang bagi rumor, klaim sepihak, dan narasi yang bisa berkembang lebih cepat daripada klarifikasi. Dalam situasi seperti itu, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan siapa penanggung jawab kegiatan, apa tujuan konkret aksi, bagaimana pengamanan peserta, bagaimana memastikan kegiatan tidak mengganggu masyarakat umum, dan bagaimana mencegah masuknya simbol atau seruan yang berpotensi memicu konflik.
Aparat keamanan pun memiliki pekerjaan yang tidak kalah penting. Pengawalan aksi damai bukan berarti mencurigai seluruh peserta sebagai ancaman. Sebaliknya, pendekatan yang berlebihan dapat memperbesar ketegangan. Namun persuasif bukan berarti pasif. Aparat tetap harus bertindak apabila terdapat pelanggaran hukum, kekerasan, provokasi yang nyata, atau tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
Kuncinya adalah proporsionalitas.
Masyarakat Aceh tidak membutuhkan panggung yang memproduksi musuh baru. Mereka membutuhkan pemerintahan yang mampu menjawab persoalan lama dengan pekerjaan nyata. Mereka membutuhkan kepastian mengenai pembangunan, penanganan bencana, pengelolaan sumber daya alam, tata kelola tanah, pendidikan, lapangan kerja, dan pelaksanaan kekhususan Aceh.
Karena itu, kritik terhadap pemerintah tetap penting. Bahkan harus keras jika kebijakan memang merugikan masyarakat. Tetapi kritik yang kuat tidak membutuhkan ancaman. Aspirasi yang serius tidak memerlukan provokasi. Perjuangan politik tidak menjadi lebih bermartabat hanya karena menggunakan bahasa yang membakar emosi.
Hal yang sama berlaku bagi mereka yang menyampaikan seruan dari luar daerah atau luar negeri. Jarak tidak menghapus tanggung jawab moral. Orang yang mengajak masyarakat turun ke jalan semestinya juga menjelaskan konsekuensi dari ajakannya. Jangan sampai orang yang berada jauh dari lokasi konflik menikmati keuntungan politik dari sebuah narasi, sementara warga biasa yang berada di lapangan harus menghadapi konsekuensi sosial dan hukum.
Aceh sudah membayar mahal harga konflik. Karena itu, siapa pun yang mengaku memperjuangkan Aceh seharusnya mampu membedakan antara keberanian menyampaikan kritik dan kecerobohan memainkan api.
Tanggal 15 Agustus mestinya tidak menjadi panggung untuk menguji seberapa jauh masyarakat dapat dipancing. Ia seharusnya menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Aceh mampu menyampaikan kegelisahan politik tanpa kembali mempertontonkan kekerasan.
Jika benar agenda itu merupakan zikir, doa bersama, dan penyampaian aspirasi secara damai, maka ukurannya sederhana: tidak ada kekerasan, tidak ada intimidasi, tidak ada provokasi, dan tidak ada warga yang menjadi korban.
Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan Aceh bukan orang yang paling lantang meneriakkan konflik. Aceh membutuhkan orang yang berani memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa mengorbankan rakyat itu sendiri.
Provokasi bisa dilakukan dari mana saja. Risiko selalu jatuh ke tanah tempat orang berkumpul. Dan sejarah Aceh sudah terlalu panjang untuk dijadikan eksperimen politik sekali lagi.
Saya sengaja menggunakan atribusi seperti “menurut Abu” dan “pernyataan tersebut merupakan kritik”, serta tidak menuduh Tgk. Fajri Krueng melakukan tindak pidana tanpa bukti terverifikasi. Itu membuat kritik tetap tajam tanpa mengubah dugaan atau opini menjadi fakta hukum.
{¶€πt@90π}
