PIJAY_Pidie Jaya belum benar-benar pulih, tetapi para pemimpinnya justru sibuk mempertontonkan perdebatan tentang kewenangan, anggaran, dan siapa yang paling berhak menentukan arah pemerintahan. Di tengah sawah yang masih menyimpan lumpur, sungai-sungai yang belum sepenuhnya berfungsi, dan desa-desa yang masih menghadapi persoalan banjir, rakyat kembali disuguhi tontonan politik: perdebatan antara bupati dan wakil bupati yang semestinya bekerja dalam satu barisan.
Koordinator Solidaritas Pemuda Pidie Jaya Muhammad Rizha Menyoroti persoalkan yang sedang berkembang
Pertanyaan publik sederhana, tetapi menusuk: uang rakyat itu hendak dipakai untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat, atau pemerintah justru sibuk mempertontonkan pertarungan kepentingan yang membuat pembangunan tersendat?
Persoalannya bukan sekadar siapa memiliki kewenangan lebih besar. Bukan pula semata-mata soal siapa yang berhak mengatur anggaran. Persoalan sesungguhnya adalah mengapa masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat pembangunan justru ditempatkan sebagai penonton ketika dua pucuk pimpinan daerah memperdebatkan ruang kekuasaan mereka.
Pidie Jaya bukan daerah yang sedang baik-baik saja. Banyak masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana. Petani membutuhkan sawah yang kembali produktif. Warga membutuhkan sungai dan saluran air yang berfungsi. Desa-desa membutuhkan infrastruktur yang mampu mengurangi risiko banjir. Mereka tidak membutuhkan panggung politik yang penuh janji.
Mereka membutuhkan pekerjaan yang selesai.
Mereka membutuhkan anggaran yang benar-benar menjadi jalan keluar.
Mereka membutuhkan pemerintah yang hadir ketika keadaan sulit, bukan pemerintah yang sibuk menjelaskan siapa yang paling berkuasa.
Di sinilah perdebatan soal “balik modal” menjadi sensitif. Jika istilah itu digunakan dalam perdebatan politik, pemerintah semestinya menjelaskan secara terang apa yang dimaksud, bukan membiarkannya berkembang menjadi kecurigaan publik. Sebab jabatan publik bukan investasi pribadi. Anggaran daerah bukan uang penguasa. APBK berasal dari sumber daya publik dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, setiap rupiah anggaran seharusnya dapat dijawab dengan pertanyaan yang sangat sederhana: apa manfaatnya bagi rakyat?
Berapa hektare sawah yang kembali produktif? Berapa sungai yang sudah dinormalisasi? Berapa desa yang benar-benar terbebas dari persoalan banjir? Berapa keluarga yang kehidupannya membaik? Berapa proyek yang selesai tepat waktu? Berapa anggaran yang telah dibelanjakan, dan apa hasil yang diterima masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada perang pernyataan di ruang publik.
Jika pemerintah memiliki capaian, buka datanya.
Jika ada program yang tersendat, jelaskan penyebabnya.
Jika anggaran belum dapat digunakan, sampaikan kendalanya.
Jika terdapat perbedaan kewenangan antara bupati dan wakil bupati, selesaikan melalui aturan, bukan melalui pertengkaran yang akhirnya dikonsumsi publik sebagai tontonan politik.
Sebab ketika dua pemimpin daerah berdebat soal siapa yang berhak mengendalikan sesuatu, masyarakat berhak bertanya: lalu siapa yang mengendalikan pembangunan?
Konflik kewenangan yang berlarut-larut bukan sekadar persoalan internal pemerintahan. Dampaknya bisa menjalar ke pelayanan publik, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kabupaten yang kecil tidak memiliki kemewahan untuk menghabiskan energi pada pertarungan elite. Setiap waktu yang terbuang berarti ada persoalan masyarakat yang menunggu lebih lama.
Rakyat tidak bisa menunggu sungai menjadi dangkal kembali lalu pemerintah baru sibuk mencari solusi. Petani tidak bisa menanam janji. Sawah tidak bisa dipulihkan dengan konferensi pers. Korban bencana tidak bisa membangun kembali rumah dan kehidupannya dengan slogan.
Pembangunan membutuhkan keputusan, anggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Jika semuanya berhenti pada perdebatan, yang paling rugi bukan pejabat yang beradu argumen. Yang paling rugi adalah masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu berhenti menjadikan konflik internal sebagai konsumsi politik. Bila memang terdapat perbedaan tafsir mengenai kewenangan, buka dasar hukumnya kepada publik. Bila persoalannya anggaran, buka prosesnya. Bila persoalannya program pembangunan, tunjukkan dokumen, target, progres dan hasilnya.
Publik tidak seharusnya dipaksa memilih kubu antara bupati dan wakil bupati. Publik memilih pemimpin untuk bekerja, bukan untuk menyaksikan siapa yang paling keras berbicara.
Ada persoalan yang jauh lebih mendesak daripada perebutan panggung.
Sawah yang belum pulih adalah persoalan.
Sungai yang dangkal adalah persoalan.
Banjir yang belum sepenuhnya teratasi adalah persoalan.
Ekonomi warga yang belum bangkit adalah persoalan.
Infrastruktur desa yang belum tuntas adalah persoalan.
Dan ketika semua persoalan itu masih berada di depan mata, perang kewenangan antara pejabat justru menjadi ironi yang sulit diterima.
Pidie Jaya membutuhkan pemerintahan yang kompak, bukan pemerintahan yang saling mengunci. Membutuhkan perencanaan yang terukur, bukan janji yang terus bertambah. Membutuhkan transparansi, bukan ruang abu-abu. Membutuhkan keberanian mengambil keputusan, bukan saling lempar tanggung jawab.
Jabatan publik juga bukan tiket untuk menguasai seluruh sumber daya daerah. Ia adalah mandat yang dibatasi hukum dan diawasi masyarakat. Karena itu, siapa pun yang memegang kekuasaan harus bersedia diperiksa, dikritik, dan ditanya ke mana uang rakyat mengalir serta apa hasilnya.
Kalimat “uang rakyat kembali kepada rakyat” tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Kalimat itu harus dapat dibuktikan melalui angka, proyek, pelayanan dan perubahan nyata di lapangan.
Dan jika ada pihak yang menggunakan istilah “balik modal” dalam konteks politik, istilah itu justru harus diperjelas. Balik modal dalam pemerintahan bukan konsep yang boleh diterapkan seperti bisnis pribadi. Yang harus kembali kepada rakyat adalah manfaat pembangunan, bukan modal politik atau kepentingan kelompok.
Di sinilah pengawasan publik menjadi penting. DPRK, inspektorat, aparat pengawasan, masyarakat sipil, jurnalis dan warga memiliki hak untuk meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran serta capaian program pemerintah. Kritik bukan permusuhan. Pertanyaan publik bukan serangan. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah yang bekerja benar.
Justru pemerintah yang memiliki program dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan semestinya tidak takut membuka data.
Yang perlu dihentikan adalah kebiasaan menganggap kritik sebagai serangan pribadi.
Pidie Jaya bukan milik bupati. Bukan milik wakil bupati. Bukan milik partai politik. Bukan milik tim sukses. Bukan pula milik kelompok yang berada dekat dengan kekuasaan.
Pidie Jaya milik masyarakatnya.
Karena itu, jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai ruang untuk membangun kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap keputusan pemerintah harus kembali pada kepentingan publik dan tunduk pada aturan. Jika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau anggaran, ukurannya bukan rumor dan bukan tuduhan politik, melainkan bukti, dokumen, pemeriksaan dan proses hukum yang sah.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin melihat hasil.
Mereka ingin melihat sawah kembali bisa digarap. Mereka ingin sungai berfungsi. Mereka ingin banjir tidak terus menjadi ancaman. Mereka ingin anak-anak mereka hidup di daerah yang infrastrukturnya semakin baik. Mereka ingin uang yang dikelola pemerintah menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan.
Maka sudah waktunya perang bunyi-bunyian dihentikan.
Jika bupati dan wakil bupati memiliki perbedaan, selesaikan dengan aturan.
Jika ada perebutan kewenangan, kembalikan pada hukum.
Jika ada persoalan anggaran, buka kepada publik.
Jika ada program yang gagal, akui dan perbaiki.
Jika ada janji politik yang belum terealisasi, jelaskan kapan dan bagaimana akan diwujudkan.
Sebab rakyat sudah terlalu lama hidup dengan janji yang tidak bisa dimakan.
Pidie Jaya tidak membutuhkan pemimpin yang menang dalam perdebatan tetapi kalah dalam pembangunan. Daerah ini membutuhkan pemimpin yang mampu membuktikan bahwa kekuasaan memang digunakan untuk bekerja.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling keras berdebat mengenai kursi dan kewenangan. Masyarakat akan mengingat siapa yang membuat sawah mereka kembali produktif, siapa yang memperbaiki sungai, siapa yang mengurangi banjir, siapa yang memastikan anggaran benar-benar bekerja, dan siapa yang hadir ketika rakyat membutuhkan.
Klik diBawah ini??
Rakyat tidak meminta uang negara kembali kepada pejabat.
Rakyat meminta uang negara kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan.
Itulah ukuran yang sesungguhnya.
Dan jika pemerintah gagal menjawab ukuran sederhana itu, perdebatan mengenai siapa paling berkuasa hanya akan menjadi kebisingan yang menutupi persoalan sebenarnya: rakyat masih menunggu pemerintah bekerja.
{¶|7@¥ B3r$@tu}
