PIDIE JAYA — Di saat masyarakat berharap pemerintah daerah bekerja menyelesaikan persoalan kemiskinan, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga, yang justru mencuat ke permukaan adalah riuh rendah perseteruan elite. Energi birokrasi tersedot ke dalam tarik-menarik kewenangan, perebutan pengaruh, hingga isu proyek yang menjadi konsumsi ruang publik. Sementara itu, persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat tetap berjalan tanpa penyelesaian yang memadai.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang layak diajukan kepada para pemegang amanah publik: ketika perhatian lebih banyak tercurah pada dinamika internal kekuasaan, siapa yang benar-benar mengurus kepentingan rakyat?
Di tengah polemik tersebut, sebuah kenyataan memilukan datang dari Desa Mulieng, Kecamatan Meureudu. Lima bersaudara harus bertahan hidup sendiri setelah kedua orang tua mereka bercerai sekitar lima tahun lalu. Dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas, mereka menjalani hari-hari tanpa pendampingan orang tua. Anak sulung memilih mengorbankan pendidikannya demi mengurus adik-adiknya, sementara saudara lainnya berusaha membantu mencari nafkah di usia yang seharusnya masih dipenuhi aktivitas belajar.
Kisah mereka menjadi gambaran nyata bahwa masih ada warga yang hidup di bawah garis kerentanan sosial. Bahkan, menurut keterangan yang disampaikan aparat kepolisian yang mengunjungi mereka, keluarga tersebut pernah mengalami kondisi kehabisan bahan makanan hingga tidak makan selama dua hari dan terpaksa meminjam beras kepada tetangga.
Ironisnya, bantuan pertama yang datang bukan berasal dari mekanisme perlindungan sosial yang seharusnya mampu mendeteksi keluarga rentan sejak awal, melainkan dari kepedulian seorang anggota kepolisian yang memperoleh informasi dari masyarakat. Fakta itu tidak otomatis menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak bekerja, namun memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pendataan, pengawasan sosial, dan kecepatan respons terhadap warga yang berada dalam kondisi darurat.
Dalam tata kelola pemerintahan, perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah sesuai kewenangannya. Karena itu, setiap kasus yang menunjukkan adanya warga hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas sistem pelayanan sosial, bukan semata-mata persoalan individu atau keluarga.
Di sisi lain, polemik yang berkembang mengenai relasi antarelite pemerintahan telah menyita perhatian publik. Perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun apabila konflik berkepanjangan mengganggu fokus penyelenggaraan pemerintahan atau menghambat pelayanan kepada masyarakat, maka dampaknya akan langsung dirasakan warga yang bergantung pada kehadiran negara.
Persoalan yang sesungguhnya bukan sekadar siapa yang lebih berkuasa atau siapa yang memenangkan pertarungan politik, melainkan apakah roda pemerintahan tetap berjalan efektif. Ketika masyarakat masih menghadapi jalan rusak, persoalan ekonomi, layanan dasar yang belum optimal, hingga keluarga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, perhatian pemerintah semestinya lebih diarahkan pada penyelesaian persoalan tersebut.
Kasus lima bersaudara di Mulieng menjadi pengingat bahwa di balik dinamika politik dan pemerintahan, masih ada warga yang membutuhkan kehadiran negara secara nyata. Kepedulian aparat yang turun langsung patut diapresiasi sebagai bentuk kemanusiaan. Namun, penyelesaian persoalan kemiskinan dan perlindungan anak tidak dapat bergantung pada inisiatif personal semata. Yang dibutuhkan adalah sistem yang bekerja secara konsisten, mampu mendeteksi kerentanan sejak dini, dan memastikan bantuan hadir sebelum keadaan menjadi semakin buruk.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan ditentukan oleh siapa yang paling dominan dalam lingkaran kekuasaan, melainkan oleh sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan. Ketika masih ditemukan warga yang harus bertahan hidup tanpa kepastian, kritik terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan merupakan bagian yang sah dalam ruang demokrasi, selama didasarkan pada fakta dan disampaikan secara proporsional.
Masyarakat pada dasarnya tidak menaruh harapan pada pertarungan elite. Yang mereka harapkan adalah pemerintahan yang hadir, bekerja, dan mampu memastikan tidak ada lagi anak-anak yang harus menahan lapar di tengah keberadaan anggaran publik dan struktur pemerintahan yang dibentuk untuk melayani mereka.
{@π€uk 8@π¶@¥}
