PIJAY_Aliansi Masyarakat Pidie Jaya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kabupaten Pidie Jaya untuk memastikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Sibral Malasyi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Desakan tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan Ketua KPK yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencegah praktik korupsi sejak dini.
Menurut aliansi tersebut, kehadiran KPK di Pidie Jaya dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik. Mereka menilai pengawasan dari lembaga antirasuah diperlukan agar berbagai kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip pemerintahan yang bersih.
Salah seorang tokoh masyarakat menyebutkan masih terdapat sejumlah persoalan di Kabupaten Pidie Jaya yang dinilai layak mendapat perhatian serius dari KPK. Salah satunya berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurutnya hingga kini belum sepenuhnya ditindaklanjuti atau direalisasikan sesuai rekomendasi yang diberikan. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai catatan hasil pemeriksaan keuangan negara.
“Temuan BPK yang selama ini menjadi perhatian publik sudah sepatutnya mendapat tindak lanjut yang jelas. Masyarakat berharap seluruh rekomendasi benar-benar dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan dugaan atau spekulasi yang berkepanjangan,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan tata kelola keuangan daerah, aliansi juga mengungkapkan adanya dugaan ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan. Menurut mereka, kondisi tersebut dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari pembagian kewenangan yang dinilai belum jelas, perbedaan kepentingan politik, hingga persoalan pengaruh dalam proses mutasi jabatan di lingkungan birokrasi pemerintah daerah.
Aliansi menilai situasi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas jalannya pemerintahan apabila tidak segera diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme kelembagaan yang baik. Mereka berharap seluruh unsur pimpinan daerah dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Dalam pernyataannya, aliansi juga menyampaikan dugaan mengenai adanya ketimpangan dalam pembagian fee proyek. Mereka menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, mereka turut menduga adanya penempatan orang-orang terdekat maupun pihak yang dipercaya pada posisi tertentu dengan tujuan tertentu. Dugaan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi maupun tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan.
Di sisi lain, aliansi menyatakan sebagian tim sukses dan pihak yang selama proses pemilihan memberikan dukungan kepada kepala daerah merasa tidak lagi dilibatkan setelah pemerintahan terbentuk. Kondisi tersebut disebut memunculkan kekecewaan di kalangan sebagian pendukung, meskipun persoalan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika politik internal dibandingkan aspek penegakan hukum.
Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bawah kepemimpinan Bupati Sibral Malasyi juga dinilai sejumlah kalangan memunculkan kontroversi. Kritik yang berkembang di masyarakat mencakup prioritas penggunaan anggaran daerah, pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat, hingga proses pengambilan kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik secara luas.
Sejumlah warga berharap pemerintah daerah lebih terbuka dalam menyampaikan dasar pertimbangan setiap kebijakan strategis sehingga masyarakat dapat memahami arah pembangunan yang sedang dijalankan. Keterbukaan informasi dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Aliansi Masyarakat Pidie Jaya menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan prinsip demokrasi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Mereka mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat dari rakyat sehingga setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Pidie Jaya bukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang dapat membuat aturan secara sewenang-wenang. Pemimpin daerah harus menjadi bagian dari masyarakat, mendengar aspirasi warga, serta menjalankan pemerintahan secara terbuka dan akuntabel. Sudah bukan zamannya lagi seorang pemimpin menempatkan diri secara eksklusif, meminta perlakuan istimewa, apalagi mengharapkan penghormatan yang berlebihan dari masyarakat,” demikian pernyataan yang disampaikan perwakilan aliansi.
Masyarakat berharap berbagai aspirasi dan kritik yang berkembang tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik dalam sistem demokrasi. Mereka juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah apabila di kemudian hari terdapat dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dengan pengawasan yang kuat, transparansi yang lebih baik, serta keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan masyarakat, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
{@π€uk ¶|7@¥}
