PIJAY_Aliansi Pemuda Pidie Jaya mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk segera membuka dokumen penggunaan dana penanggulangan bencana senilai Rp36 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp11 miliar serta Transfer ke Daerah (TKD) dari Kabupaten Serdang Bedagai senilai Rp25 miliar. Desakan tersebut muncul sebagai bentuk dorongan agar pengelolaan anggaran yang berasal dari keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Desakan itu disampaikan setelah Aliansi Pemuda Pidie Jaya melayangkan surat resmi kepada Bupati Pidie Jaya dan Wakil Bupati Pidie Jaya selaku Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana. Dalam surat tersebut, organisasi kepemudaan itu meminta pemerintah daerah memberikan akses terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana, mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban.
Ketua Aliansi Pemuda Pidie Jaya, Muhammad Rizha, mengatakan hingga kini masyarakat belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai penggunaan dana tersebut. Padahal, menurut dia, anggaran yang digunakan berasal dari keuangan negara sehingga informasi mengenai pemanfaatannya merupakan bagian dari hak publik yang seharusnya dapat diakses secara terbuka.
“Dana bencana adalah uang rakyat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, penggunaan setiap rupiahnya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai publik terus bertanya-tanya karena minimnya informasi yang disampaikan pemerintah,” ujar Rizha.
Ia menilai keterbukaan informasi merupakan prinsip mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain menjadi kewajiban setiap badan publik, transparansi dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keterbukaan juga menjadi salah satu instrumen pengawasan publik agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak bencana.
Rizha menambahkan, semakin lama dokumen penggunaan anggaran tidak dibuka kepada masyarakat, semakin besar pula ruang munculnya spekulasi dan kecurigaan di tengah publik. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat bagi upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terlebih anggaran yang dikelola mencapai puluhan miliar rupiah dan diperuntukkan bagi penanganan kondisi darurat yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya menegaskan bahwa permintaan pembukaan dokumen tersebut tidak dilandasi tuduhan ataupun dugaan tertentu terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, langkah itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penggunaan anggaran dapat diketahui publik secara transparan sehingga tidak memunculkan persepsi negatif di kemudian hari.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Yang kami minta hanya keterbukaan. Jika seluruh penggunaan anggaran telah sesuai aturan dan prosedur, maka pemerintah tidak perlu ragu untuk membuka dokumen kepada masyarakat,” tegas Rizha.
Menurut Aliansi Pemuda Pidie Jaya, keterbukaan dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana memiliki arti penting karena menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, akses terhadap informasi mengenai penggunaan anggaran menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas.
Organisasi tersebut juga menilai bahwa keterbukaan dokumen akan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai bagaimana anggaran dialokasikan, program apa saja yang telah dilaksanakan, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh warga terdampak. Dengan demikian, ruang bagi munculnya informasi yang tidak akurat maupun asumsi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diminimalkan.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai penggunaan dana BTT sebesar Rp11 miliar dan dana TKD sebesar Rp25 miliar. Organisasi itu berharap pemerintah daerah segera memberikan tanggapan atas surat yang telah disampaikan serta membuka dokumen yang diminta sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Apabila dalam waktu yang dinilai patut tidak terdapat respons dari pemerintah daerah, Aliansi Pemuda Pidie Jaya menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan sesuai mekanisme hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah tersebut, menurut mereka, merupakan bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka sekaligus memastikan hak masyarakat atas informasi publik tetap terlindungi.
“Transparansi adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah. Karena itu, kami berharap dokumen penggunaan dana bencana Rp36 miliar dapat segera dibuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah publik,” tutup Muhammad Rizha.
{¶€π7@90π}
