PIJAY_Pemulihan pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya kembali menjadi sorotan. Di tengah harapan masyarakat agar pemerintah segera menuntaskan berbagai persoalan yang masih tersisa akibat bencana, kritik justru mengemuka terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Perhatian publik dinilai lebih banyak tersita oleh polemik yang berkembang antara Bupati dan Wakil Bupati melalui pemberitaan di media, dibandingkan dengan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pemulihan kondisi warga terdampak.
Kritik tersebut disampaikan Tgk. Juli Andika yang menilai pemerintah daerah seharusnya memusatkan perhatian pada penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Menurutnya, warga yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabanjir tidak membutuhkan perdebatan atau saling membenarkan diri di ruang publik, melainkan kepastian bahwa pemerintah hadir dengan solusi yang nyata.
“Rakyat tidak membutuhkan tontonan para pemimpin yang sibuk membela diri. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah tindakan nyata. Berhentilah saling menyalahkan dan saling membenarkan, lalu fokuslah menyelesaikan penderitaan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya pulih,” kata Tgk. Juli Andika.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya fokus pemerintah dalam menangani persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Menurutnya, setiap energi dan perhatian pemerintah semestinya diarahkan pada percepatan pemulihan pascabencana, mulai dari pembersihan lingkungan, pemulihan fasilitas umum, hingga memastikan bantuan bagi korban tersalurkan secara tepat sasaran.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pidie Jaya tidak hanya meninggalkan genangan air, tetapi juga endapan lumpur yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai desa. Lumpur yang memenuhi rumah warga, halaman, serta lingkungan permukiman menjadi hambatan besar bagi masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas secara normal. Sebagian warga bahkan harus membersihkan rumah secara bertahap dengan kemampuan sendiri karena salah satu indikator bahwa proses pemulihan belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan daerah lain di Aceh yang juga terdampak banjir keterbatasan bantuan yang diterima.
Dalam pandangan Tgk. Juli Andika, lambannya penanganan lumpur menjadi salah satu indikator bahwa proses pemulihan belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan daerah lain di Aceh yang juga terdampak banjir dalam skala lebih besar.
Menurutnya, Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang yang mengalami banjir lebih luas dan lebih parah telah mampu menyelesaikan proses pembersihan beberapa bulan lalu. Sementara itu, di Pidie Jaya, pembersihan lumpur baru terlihat dilakukan di satu desa sebagaimana diberitakan pada hari ini. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa seluruh wilayah terdampak telah memperoleh penanganan, padahal kenyataan di lapangan masih jauh berbeda.
“Faktanya, masih banyak masyarakat di desa-desa lain yang harus membersihkan rumah mereka sendiri. Mereka terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk membayar orang membersihkan lumpur karena bantuan yang diharapkan belum juga datang. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan pascabanjir tidak dapat diukur hanya dari pelaksanaan pembersihan di satu lokasi. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan seluruh desa yang terdampak memperoleh perlakuan yang sama sehingga tidak muncul kesenjangan pelayanan maupun rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Lambatnya proses pemulihan juga dinilai berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga. Rumah yang belum sepenuhnya bersih membuat sebagian keluarga belum dapat kembali tinggal dengan nyaman. Aktivitas usaha kecil, perdagangan, hingga pekerjaan sehari-hari warga ikut terganggu karena mereka masih harus menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk membersihkan lingkungan secara mandiri. Situasi tersebut menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sebelumnya telah mengalami kerugian akibat banjir.
Selain persoalan pembersihan lumpur, Tgk. Juli Andika turut menyoroti penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban banjir. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari Pidie Jaya sebelumnya disebut sebagai salah satu daerah yang paling cepat mengirimkan data calon penerima bantuan kepada pemerintah pusat. Namun, kondisi tersebut dinilai belum berband masyarakat mengenai bantuan yang hingga kini belum diterima, meskipun mereka merupakan korban yang terdampak langsung.
Menurutnya, Pidie Jaya sebelumnya disebut sebagai salah satu daerah yang paling cepat mengirimkan data calon penerima bantuan kepada pemerintah pusat. Namun, kondisi tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan realisasi bantuan di lapangan.
“Ini menjadi ironi. Daerah disebut paling cepat mengirimkan data, tetapi masyarakat yang berhak menerima manfaat justru masih menunggu tanpa kepastian. Kami juga menerima banyak keluhan bahwa ada warga yang merasa tidak terdampak banjir memperoleh Jadup, sementara korban yang rumahnya terendam dan dipenuhi lumpur justru belum menerima bantuan menunjukkan pentingnya akurasi pendataan dan pengawasan dalam setiap tahapan distribidie Jaya pada dasarnya menaruh harapan besar agar pemerintah daerah dapat mengesampingkan polemik internal dan memusatkan perhatian pada penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi korban banjir. Kehadiran pemerintah melalui langkah-langkah yang cepat, terukur, dan merata menjadi kebutuhan mendesak agar warga dapat segera bangkit dari dampak bencana. Pemerintah harus segera mengevaluasi penyaluran bantuan agar benar-benar tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh korban banjir,” ujar Tgk. Juli Andika.
Sorotan terhadap penyaluran bantuan tersebut menunjukkan pentingnya akurasi pendataan dan pengawasan dalam setiap tahapan distribusi bantuan. Ketepatan sasaran menjadi faktor utama agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penanganan bencana yang dilakukan pemerintah.
Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, masyarakat Pidie Jaya pada dasarnya menaruh harapan besar agar pemerintah daerah dapat mengesampingkan polemik internal dan memusatkan perhatian pada penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi korban banjir. Kehadiran pemerintah melalui langkah-langkah yang cepat, terukur, dan merata menjadi kebutuhan mendesak agar warga dapat segera bangkit dari dampak bencana.
Bagi masyarakat yang hingga kini masih membersihkan sisa lumpur, memperbaiki rumah, serta menunggu bantuan yang dijanjikan, keberhasilan pemulihan tidak diukur dari banyaknya pernyataan di ruang publik. Yang paling dinantikan adalah tindakan nyata yang mampu menghadirkan kepastian, rasa keadilan, dan percepatan pemulihan bagi seluruh warga terdampak tanpa terkecuali.
@π€k ¶|7@¥
