MEUREUDU — Janji “perubahan” yang selama ini menjadi narasi utama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kembali dipersoalkan. Kali ini kritik datang dari kalangan pelajar. Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kabupaten Pidie Jaya menilai berbagai persoalan mendasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat belum menunjukkan penyelesaian yang memadai, terutama di kawasan pesisir dan daerah terdampak bencana.
Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Di sejumlah wilayah pesisir, persoalan pendangkalan muara sungai masih menjadi keluhan yang terus berulang. Sedimentasi yang menumpuk membuat aktivitas nelayan terganggu. Perahu-perahu kesulitan keluar masuk muara, sementara sebagian nelayan mengaku harus menunggu pasang air atau mencari jalur alternatif yang lebih berisiko demi bisa melaut.
Bagi masyarakat pesisir, masalah ini bukan sekadar urusan teknis. Muara yang dangkal berarti berkurangnya kesempatan melaut, menurunnya hasil tangkapan, dan terancamnya sumber penghidupan keluarga. Namun hingga kini, tuntutan pengerukan yang lebih serius dinilai belum terjawab secara nyata.
Ketua Umum PD PII Pidie Jaya, Yusril Mubarak, menilai kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara slogan pembangunan yang disampaikan pemerintah dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan capaian konkret dari jargon perubahan yang selama ini dikampanyekan.
Kritik serupa juga diarahkan pada penanganan kawasan pedalaman yang beberapa kali terdampak banjir. Sedimentasi sungai yang terus terjadi disebut meningkatkan kekhawatiran warga terhadap potensi luapan air ketika curah hujan tinggi. Di sejumlah lokasi, warga masih mengingat dampak banjir yang merusak rumah, lahan pertanian, hingga fasilitas umum.
Yang lebih menyita perhatian adalah kondisi sebagian rumah warga terdampak bencana yang disebut masih menyisakan timbunan lumpur dan material banjir. Bagi keluarga korban, pemulihan pascabencana bukan hanya soal bantuan darurat, tetapi juga kepastian bahwa mereka dapat kembali hidup secara normal dan aman.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di ruang publik: sejauh mana prioritas pemerintah daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena hingga saat ini masyarakat masih menunggu langkah konkret terhadap persoalan yang dampaknya dirasakan setiap hari. Ketika nelayan kehilangan akses melaut akibat muara yang dangkal, ketika warga pedalaman dihantui ancaman banjir berulang, dan ketika sebagian korban bencana masih menanti proses pemulihan yang lebih cepat, maka ukuran keberhasilan pemerintah tidak lagi dapat dinilai dari slogan maupun kegiatan seremonial semata.
Dalam pandangan PD PII, pemerintah daerah perlu menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata melalui kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Organisasi tersebut mendesak agar prioritas anggaran difokuskan pada penanganan infrastruktur vital, pengerukan muara sungai, normalisasi aliran sungai yang mengalami sedimentasi, serta percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.
Kritik yang disampaikan PD PII pada dasarnya mencerminkan kegelisahan yang lebih luas di tengah masyarakat. Warga tidak sedang menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka menuntut fungsi dasar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya: memastikan akses ekonomi nelayan tidak terhambat, mengurangi risiko bencana yang mengancam permukiman, dan menghadirkan solusi nyata bagi warga yang masih berjuang bangkit dari dampak bencana.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan sekadar kemampuan pemerintah menyampaikan narasi pembangunan, melainkan kapasitas menerjemahkan janji politik menjadi tindakan yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab bagi warga yang setiap hari bergantung pada laut, sungai, dan tanah tempat mereka tinggal, perubahan bukanlah slogan. Perubahan adalah pekerjaan yang harus terlihat hasilnya.{¶€π7@90π}
