PIJAY_Harapan akan pemerataan pembangunan pasca-perdamaian Aceh kembali mengemuka dari wilayah pedalaman Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya. Kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini masih jauh dari kata layak memunculkan keprihatinan berbagai kalangan, termasuk mantan tahanan politik dan narapidana politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Nasruddin alias Nyak Dhin Gajah.
Nasruddin menilai kondisi jalan yang menghubungkan Simpang Nanggroe menuju Lhoek Sandeng, Blang Cari, hingga Lhoek Gajah Sara Mane masih memperlihatkan wajah keterisolasian yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Ruas jalan yang berada di kawasan PT Gotong Royong tersebut, menurut dia, setiap hari masih dilalui masyarakat dalam kondisi berlumpur, berlubang, dan sulit dilintasi, terutama saat musim hujan.
Bagi Nasruddin, jalan itu bukan sekadar akses transportasi biasa. Kawasan tersebut memiliki nilai sejarah tersendiri karena pernah menjadi lokasi pembinaan dirinya bersama sejumlah anggota Tentara Nasional Aceh (TNA) pada masa konflik bersenjata yang berlangsung puluhan tahun lalu. Karena itu, ia mengaku prihatin melihat kondisi wilayah yang pernah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Aceh tersebut hingga kini belum menikmati pembangunan infrastruktur yang memadai.
Menurut Nasruddin, masyarakat di kawasan pedalaman Ulim telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan akses jalan yang layak. Ia mengingat kembali bagaimana ruas jalan tersebut telah digunakan sejak akhir dekade 1990-an hingga awal tahun 2000-an, namun kondisi dasarnya tidak banyak mengalami perubahan berarti sampai sekarang.
“Jalan ini sudah kami lalui setiap hari sejak tahun 1999 hingga 2000. Sampai hari ini kondisinya tetap berlumpur dan belum menikmati pembangunan yang layak pasca-perdamaian,” ujarnya.
Keprihatinan itu, lanjutnya, semakin terasa ketika melihat berbagai program pembangunan yang telah berjalan di banyak wilayah lain. Sementara itu, masyarakat di kawasan pedalaman tersebut masih harus berjibaku dengan akses jalan yang sulit dilalui untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jalan yang memadai bukan hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi urat nadi yang menghubungkan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
Menurut Nasruddin, masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur tersebut masih sangat bergantung pada akses jalan yang ada. Ketika musim hujan tiba, badan jalan berubah menjadi lumpur tebal yang menyulitkan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk melintas. Akibatnya, mobilitas warga terganggu dan berbagai aktivitas ekonomi menjadi tidak efisien.
Kondisi itu juga berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedalaman. Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, akses infrastruktur yang terbatas dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi pertanian, perkebunan, maupun usaha produktif lainnya.
Karena itu, Nasruddin mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) agar segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia berharap pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dapat masuk dalam prioritas anggaran daerah sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan yang sama dari tahun ke tahun.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Jalan yang baik akan membuka akses yang lebih luas bagi warga untuk memperoleh pelayanan publik, mempercepat distribusi hasil pertanian, memudahkan anak-anak menuju sekolah, serta mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Di sisi lain, keluhan mengenai kondisi jalan pedalaman juga menjadi pengingat bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perhatian terhadap wilayah-wilayah yang selama ini berada jauh dari pusat pemerintahan dinilai penting agar semangat pembangunan dan perdamaian benar-benar dapat dirasakan hingga ke pelosok.
Lebih dari dua dekade sejak berakhirnya konflik bersenjata di Aceh, harapan masyarakat sesungguhnya sederhana, yakni tersedianya akses jalan yang aman dan layak untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Bagi warga pedalaman Ulim, pembangunan jalan bukan hanya soal infrastruktur fisik, melainkan juga tentang kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, akses yang lebih mudah, serta masa depan yang lebih terbuka bagi generasi berikutnya.
Di tengah berbagai capaian pembangunan yang telah diraih daerah, suara dari pedalaman Ulim menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Jalan yang hingga kini masih berlumpur dan rusak bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan kebutuhan masyarakat yang menunggu untuk dijawab melalui kebijakan dan tindakan nyata.
{@π€uk ¶|7@¥}
