ACEH_Peringatan Haul ke-16 Paduka Yang Mulia Wali Negara Aceh, Teungku Hasan Muhammad di Tiro, yang akan berlangsung pada 3 Juni 2026 sejatinya dirancang sebagai momentum refleksi, doa, dan penghormatan terhadap sosok yang memiliki jejak panjang dalam sejarah perjuangan Aceh. Namun menjelang pelaksanaannya, perhatian publik justru tersedot ke polemik baru yang memunculkan perdebatan di tengah masyarakat: seruan pengibaran Bendera Bulan Bintang yang disampaikan Azilul Nazirna Tiro.
Di berbagai kesempatan, Azilul mengajak masyarakat Aceh memperingati haul Hasan Tiro dengan kegiatan doa bersama, zikir, tausiah, serta mengibarkan Bendera Bulan Bintang setengah tiang sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan perjuangan tokoh yang dikenal sebagai pendiri Gerakan Aceh Merdeka tersebut. Ajakan itu segera memicu reaksi dan diskusi luas, bukan karena substansi penghormatan terhadap Hasan Tiro, melainkan karena simbol yang dibawa dalam seruan tersebut.
Persoalannya menjadi sensitif karena hingga saat ini tidak terdapat instruksi resmi dari pimpinan eks kombatan GAM maupun Pemerintah Aceh terkait pengibaran Bendera Bulan Bintang pada peringatan haul tersebut. Bahkan berbagai keterangan yang beredar menunjukkan bahwa fokus kegiatan yang dianjurkan justru mengarah pada doa bersama, zikir, santunan anak yatim, dan kegiatan keagamaan lainnya yang bersifat menyejukkan.
Ketiadaan instruksi resmi itu menjadi titik krusial. Sebab dalam struktur sosial dan politik Aceh, masyarakat selama ini cenderung menjadikan sikap pimpinan utama eks kombatan sebagai rujukan dalam berbagai agenda yang berkaitan dengan sejarah perjuangan. Ketika seruan pengibaran bendera muncul tanpa adanya arahan resmi dari pucuk pimpinan, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: atas dasar apa ajakan tersebut disampaikan, dan untuk kepentingan siapa narasi itu dibangun?
Nama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, ikut menjadi sorotan. Sebagai mantan Panglima GAM sekaligus figur yang memiliki legitimasi kuat di kalangan eks kombatan, Mualem justru selama ini dikenal lebih berhati-hati dalam menyikapi isu pengibaran Bendera Bulan Bintang di ruang publik. Sikap yang berulang kali disampaikan adalah mengedepankan kesabaran, menjaga stabilitas daerah, serta menunggu penyelesaian persoalan legalitas dan regulasi yang masih menjadi polemik antara Aceh dan pemerintah pusat.
Posisi itu bukan tanpa alasan. Hingga kini, isu penggunaan Bendera Bulan Bintang masih berada dalam ruang perdebatan hukum dan politik yang belum sepenuhnya tuntas. Karena itu, setiap ajakan yang berpotensi menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat tentu mengandung konsekuensi sosial yang tidak kecil. Terlebih ketika Aceh sedang menghadapi berbagai persoalan yang jauh lebih mendesak, mulai dari pemulihan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, hingga penanganan dampak bencana yang masih dirasakan di sejumlah wilayah.
Di lapangan, sebagian masyarakat menilai peringatan haul Hasan Tiro seharusnya menjadi ruang untuk mengenang pemikiran, perjuangan, dan kontribusi tokoh tersebut, bukan menjadi arena munculnya polemik baru yang berpotensi memecah fokus publik. Kritik juga mengemuka terhadap kecenderungan sebagian pihak yang dinilai lebih menonjolkan simbol dibanding substansi perjuangan yang diwariskan Hasan Tiro sendiri.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bukan terletak pada peringatan haul atau penghormatan terhadap tokoh sejarah Aceh, melainkan pada munculnya narasi yang berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat agenda resmi di balik pengibaran simbol tertentu. Padahal, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi yang menunjukkan adanya instruksi dari pimpinan tertinggi eks kombatan maupun Pemerintah Aceh terkait hal tersebut.
Di tengah situasi demikian, masyarakat dituntut bersikap bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi yang berkembang, terutama di media sosial. Penghormatan terhadap jasa Hasan Tiro dapat diwujudkan melalui kegiatan yang memperkuat persatuan, memperdalam nilai-nilai perjuangan, serta menjaga kedamaian yang telah diperoleh Aceh dengan susah payah setelah konflik panjang.
Haul Hasan Tiro seharusnya menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan refleksi sejarah, bukan membuka ruang bagi munculnya polemik yang dapat memicu ketegangan baru. Ketika pimpinan resmi memilih jalur kehati-hatian dan kondusivitas, maka setiap langkah yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik layak dipertanyakan relevansi dan urgensinya. Sebab Aceh hari ini membutuhkan stabilitas, pembangunan, dan persatuan, bukan perdebatan yang menguras energi masyarakat tanpa menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.{¶€πt@90π}
