ACEH_Dua dekade setelah damai Helsinki diteken, Aceh kembali diguncang oleh narasi lama yang belum benar-benar mati. Bukan lagi rentetan letusan senjata di hutan atau patroli militer yang mencekam jalan lintas timur, melainkan suara-suara dari media sosial, rekaman pesan berantai, hingga pengibaran simbol yang membawa kembali ingatan publik pada masa konflik bersenjata. Bedanya, kali ini aroma perjuangannya tak lagi sepenuhnya soal kemerdekaan. Di balik slogan, atribut, dan seruan “merdeka”, terselip persoalan yang jauh lebih rumit: perebutan pengaruh politik, ketimpangan ekonomi, dan rasa kecewa yang tak kunjung selesai.
Pernyataan seorang tokoh yang mengatasnamakan “Kadhi Nanggroe Aceh Darussalam” di TikTok menjadi pemantik terbaru. Dalam video yang beredar luas, ia menyerukan “revolusi rakyat” untuk memutus hubungan dengan “pemerintah kolonial Indonesia”. Kalimat itu cepat menyebar, dibagikan ulang, diperdebatkan, lalu memantik kekhawatiran baru di tengah masyarakat Aceh yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang trauma konflik panjang.
Di saat bersamaan, rekaman suara yang beredar di berbagai grup WhatsApp memperkeruh situasi. Rekaman itu menyebut adanya perekrutan anggota untuk “pendidikan dan pelatihan” di Aceh Timur. Disebut pula adanya kelompok tertentu yang telah bergabung dan puluhan anggota dari wilayah Tangse ikut terlibat. Dalam pesan itu juga terdengar peringatan agar berhati-hati menggunakan media sosial karena aktivitas mereka “sudah dimonitor pemerintah dan BIN”.
Belum ada verifikasi resmi mengenai kebenaran klaim perekrutan tersebut. Namun pola penyebaran narasi semacam ini menunjukkan satu hal penting: isu separatisme di Aceh kini lebih banyak hidup dalam ruang propaganda, simbol, dan tekanan psikologis ketimbang gerakan bersenjata terbuka. Ini bukan lagi GAM tahun 1999 yang bergerak dengan struktur militer rapi di pedalaman. Yang muncul hari ini lebih menyerupai fragmen-fragmen kekecewaan yang mencari panggung baru.
Perubahan itu sesungguhnya sudah lama terbaca. Pasca Perjanjian Helsinki 2005, sebagian besar eks kombatan memilih jalur politik formal. Mereka masuk ke partai lokal, menduduki kursi legislatif, menguasai proyek birokrasi, dan menjadi bagian dari sistem yang dulu mereka lawan. Dari luar, transformasi itu terlihat sebagai keberhasilan damai. Tapi di bawah permukaan, muncul lapisan baru ketimpangan: sebagian elite menikmati kekuasaan dan akses ekonomi, sementara banyak mantan kombatan di akar rumput merasa ditinggalkan.
Kekecewaan itu bukan cerita baru. Kasus kelompok bersenjata Din Minimi beberapa tahun lalu menjadi contoh paling nyata bagaimana konflik internal lahir bukan karena ideologi kemerdekaan, melainkan karena distribusi ekonomi dan rasa dipinggirkan oleh elite eks GAM sendiri. Dalam banyak kasus, suara-suara perlawanan yang muncul sekarang justru diarahkan kepada sesama mantan pejuang yang dianggap gagal memenuhi janji kesejahteraan.
Di sinilah letak paradoks Aceh pasca damai. Dana otonomi khusus terus mengalir setiap tahun dalam jumlah fantastis, tetapi angka kemiskinan tetap tinggi. Pengangguran masih menghantui generasi muda. Banyak wilayah pedalaman tertinggal dalam pembangunan. Ketika rakyat melihat elite politik sibuk bertarung memperebutkan jabatan dan proyek, narasi “perjuangan” kembali menemukan ruang hidupnya.
Secara sosiologis, pergeseran orientasi ini cukup jelas. Jika dulu perjuangan GAM dibangun atas semangat self-determination atau hak menentukan nasib sendiri melalui kemerdekaan, kini banyak kelompok lebih menuntut self-government: kekuasaan mengatur daerah sendiri secara adil dalam bingkai Indonesia. Dengan kata lain, isu yang mengemuka lebih dekat pada tuntutan keadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam, dan pembagian kekuasaan yang dianggap timpang.
Namun persoalannya menjadi berbahaya ketika kekecewaan sosial itu dibungkus dengan retorika revolusi dan kemerdekaan. Sebab di Aceh, simbol memiliki daya ledak emosional yang besar. Satu video provokatif, satu seruan di media sosial, atau satu rekaman suara anonim bisa memantik keresahan luas. Terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan ketidakpercayaan publik terhadap elite politik yang terus menebal.
Pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh tampak belum benar-benar membaca akar persoalan ini secara jernih. Pendekatan keamanan semata hanya akan memperkuat narasi korban dan memperbesar rasa curiga. Di sisi lain, pembiaran terhadap propaganda separatis juga berisiko membuka ruang manipulasi politik dan mobilisasi massa berbasis sentimen lama.
Yang paling mengkhawatirkan justru munculnya generasi baru yang tidak mengalami langsung perang, tetapi tumbuh dalam cerita tentang ketidakadilan, ketimpangan, dan janji damai yang dianggap belum lunas. Mereka mudah terseret romantisme perjuangan tanpa memahami harga mahal konflik bersenjata yang pernah membakar Aceh selama puluhan tahun.
Di titik ini, publik layak bertanya: ke mana sebenarnya arah perdamaian Aceh dibawa? Jika damai hanya menghasilkan elite baru tanpa pemerataan kesejahteraan, maka narasi perlawanan akan terus menemukan bahan bakarnya. Dan selama ketidakadilan sosial masih terasa nyata di tingkat bawah, slogan “merdeka” akan tetap mudah dijual, meski motif di belakangnya sudah jauh berubah.
Aceh hari ini bukan sedang menghadapi perang kemerdekaan seperti masa lalu. Yang sedang tumbuh adalah akumulasi frustrasi sosial yang dibungkus simbol politik lama. Itu sebabnya suara-suara revolusi yang kini beredar harus dibaca lebih dalam, bukan sekadar sebagai ancaman keamanan, tetapi sebagai alarm keras bahwa damai belum sepenuhnya menghadirkan rasa adil bagi semua. (¶€πt@90π)
