PIDIE JAYA_Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti Aula Pendopo Bupati Pidie Jaya pada Jumat malam, 22 Mei 2026. Puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, hingga platform digital duduk satu meja bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam agenda silaturahmi dan makan malam yang digelar oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab bersama Dinas Kominfo Kabupaten Pidie Jaya. Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, dalam membangun hubungan yang lebih terbuka dengan insan pers.
Sekitar 35 wartawan hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka selama ini menjadi bagian dari denyut informasi publik di daerah yang terus berkembang itu. Bagi sebagian jurnalis, pertemuan tersebut menjadi ruang awal untuk membangun komunikasi yang lebih langsung dengan kepala daerah setelah berbagai dinamika pembangunan dan persoalan pelayanan publik di Pidie Jaya terus menjadi perhatian masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya Munawar Ibrahim, para asisten Setdakab, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan M. Riza Andika, pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pidie Jaya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pidie Jaya Ihsan, serta para awak media dari berbagai wilayah di kabupaten tersebut.
Dalam sambutannya, Sibral Malasyi menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Menurut dia, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan komunikasi publik yang sehat dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Pers, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik dan kontrol sosial yang membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih objektif.
Ia menyampaikan bahwa berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk media massa. Pers dinilai mampu menjadi penghubung antara realitas di lapangan dengan kebijakan pemerintah sehingga kebutuhan masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan ditangani secara lebih tepat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dan masukan dari semua pihak, khususnya rekan-rekan media,” ujar Sibral di hadapan para wartawan.
Menurut dia, masih banyak persoalan masyarakat yang tidak seluruhnya dapat terpantau secara langsung oleh pemerintah daerah. Dalam situasi seperti itu, media menjadi saluran penting untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, mulai dari persoalan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kondisi sosial masyarakat, hingga berbagai kebutuhan mendesak lainnya.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh para jurnalis yang hadir. Dalam suasana dialog yang berlangsung santai namun serius, sejumlah wartawan menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat membuka akses informasi yang lebih luas dan cepat. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Beberapa jurnalis juga menyoroti pentingnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah dengan media. Selama ini, masih terdapat kendala dalam memperoleh data maupun klarifikasi terhadap sejumlah isu publik. Kondisi tersebut dinilai sering mempersulit proses verifikasi informasi sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menegaskan komitmennya untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemerintah juga berjanji mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan informasi serta memperbaiki pola koordinasi lintas instansi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, hubungan yang sehat dengan media bukan hanya menyangkut publikasi kegiatan pemerintahan, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Dalam konteks itu, media dipandang sebagai mitra strategis yang dapat membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Sibral turut memaparkan sejumlah fokus pembangunan yang sedang menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya ialah percepatan pemulihan pascabencana banjir dan lumpur yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Pidie Jaya. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan disiplin aparatur sipil negara, penguatan sektor pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini, serta pelaksanaan program pembangunan yang dinilai lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mengakui bahwa berbagai tantangan masih dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait keterbatasan anggaran dan kondisi lapangan yang tidak selalu mudah. Namun, menurut dia, tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah tetap berkomitmen bekerja maksimal dan membangun kolaborasi dengan semua pihak agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Pertemuan itu juga memperlihatkan adanya upaya membangun pola komunikasi yang lebih cair antara pemerintah dan media. Tidak sedikit wartawan yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi langsung mengenai kondisi daerah, mulai dari pelayanan publik hingga dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dialog berlangsung terbuka tanpa sekat formalitas yang kaku.
Di penghujung acara, Bupati Sibral Malasyi berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjalin secara harmonis, profesional, dan produktif. Ia mengajak media untuk terus menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, serta mampu membangun optimisme publik terhadap masa depan daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, silaturahmi tersebut bukan sekadar agenda seremonial makan malam bersama. Pertemuan itu menjadi simbol awal dari komitmen membangun komunikasi publik yang lebih terbuka di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan responsif. Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, keterbukaan informasi dan kemitraan dengan media menjadi salah satu fondasi penting agar kebijakan pemerintah tetap berada dalam pengawasan publik sekaligus mendapat dukungan masyarakat luas.(@π€uK ¶|j@¥ )
