PIDIE-Di sebuah sudut pesisir Kabupaten Pidie, Aceh, lahir seorang anak yang sejak awal hidupnya sudah akrab dengan kehilangan. Namanya Muhammad Pria Al Ghazi. Orang-orang memanggilnya Tuma. Ia lahir bukan dalam rumah yang utuh, bukan pula dalam pelukan keluarga yang lengkap. Ayah dan ibunya berpisah ketika usianya belum genap dua tahun. Sang ayah pergi ke Peurlak, memulai hidup baru. Ibunya merantau ke Malaysia menjadi buruh migran. Sementara Tuma kecil tinggal bersama keluarga asuh yang bahkan tak memiliki kewajiban biologis untuk membesarkannya.
Di negeri yang gemar memuja ikatan darah, kisah seperti ini sering berakhir tragis anak tumbuh tanpa arah, tanpa pendidikan, lalu tenggelam dalam kemiskinan yang diwariskan turun-temurun. Tapi hidup Tuma justru bergerak ke arah berbeda. Ia tumbuh dalam kerasnya kenyataan, namun tidak patah. Dari rumah sederhana di pesisir itu, ia belajar bahwa kasih sayang tidak selalu lahir dari hubungan keluarga, melainkan dari siapa yang memilih tetap tinggal ketika semua orang pergi.
Masa kecilnya dipenuhi keterbatasan. Sandal putus, tas tambalan, buku basah karena hujan adalah bagian dari keseharian. Namun sekolah menjadi tempat pelarian sekaligus tempat ia mulai mengenali ketidakadilan. Di bangku SMP hingga SMA di Sigli, ia mulai mempertanyakan banyak hal yang selama ini dianggap normal. Kenapa murid miskin selalu jadi korban aturan? Kenapa kekuasaan di sekolah lebih dihormati daripada keadilan? Kenapa suara kritis dianggap ancaman?
“Kepergian Ayah di Tahun 2025 Menjadi Ujian Berat Kehidupan”
Kehilangan sosok ayah tercinta pada tahun 2025 menjadi masa paling berat dalam perjalanan hidupnya. Perjumpaan mereka selama ini terbilang sangat jarang, bahkan bisa dihitung dengan jari. Tidak banyak kenangan indah yang sempat terukir, justru lebih banyak menyisakan penyesalan yang terus membekas di dalam hati.
Meski demikian, ia memilih tetap tegar menghadapi kenyataan. Baginya, kehilangan tidak boleh melahirkan kebencian ataupun dendam. Ia meyakini bahwa dendam hanya akan memperpanjang luka dan menjadi sikap paling bodoh dalam menghadapi kehidupan.
Di tengah rasa sedih dan penyesalan yang masih tersisa, ia mencoba menerima keadaan dengan lapang dada. Kenangan yang sedikit bersama sang ayah kini menjadi pelajaran berharga tentang arti waktu, keluarga, dan kesempatan yang tidak akan pernah kembali.
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lahir dari teori. Ia tumbuh dari pengalaman hidup seorang anak yang terlalu cepat mengenal kerasnya sistem sosial. Dari situlah Tuma mulai bersuara. Menulis. Mengkritik. Membantah. Sesuatu yang di banyak tempat masih dianggap dosa bagi anak muda.
Ketika masuk ke Universitas Jabal Ghafur pada 2019, wataknya tidak berubah. Ia mengambil Teknik Informatika, tetapi kampus justru menjadi ruang pertarungan lain yang lebih brutal. Di balik slogan pendidikan dan intelektualitas, ia melihat budaya feodal yang tetap hidup: senioritas dipelihara, kritik dicurigai, dan mahasiswa perlahan didorong menjadi manusia penurut.
Tuma menolak tunduk. Sejak ospek, ia sudah berani melawan praktik yang menurutnya hanya melestarikan ketakutan. Sikap itu membuatnya cepat dikenal—bukan sebagai mahasiswa teladan yang patuh, tetapi sebagai anak muda keras kepala yang sulit dikendalikan.
Ia kemudian masuk ke organisasi pecinta alam. Gunung, sungai, hutan, dan goa menjadi sekolah keduanya. Di alam bebas, katanya, tidak ada status sosial. Tidak ada anak pejabat atau anak orang miskin. Yang bertahan hanyalah mereka yang kuat menghadapi keadaan. Filosofi itu tampaknya terbawa sampai ke ruang politik kampus.
Awalnya ia mengaku muak pada politik mahasiswa yang penuh seremoni dan basa-basi. Namun lama-kelamaan ia menyadari bahwa diam hanya memperpanjang ketidakadilan. Pada 2021, ia maju sebagai Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa. Ia menang. Dari sana jalannya makin terbuka ke ruang advokasi mahasiswa tingkat Aceh. Ia dipercaya memimpin Komisi Legislasi dan Advokasi FL2MI Wilayah Aceh.
Namun posisi itu tidak membuatnya jinak. Ia justru semakin keras mengkritik kebijakan kampus yang dianggap memberatkan mahasiswa kecil. Ia turun ke jalan, memimpin demonstrasi, dan berhadapan langsung dengan aparat keamanan maupun pihak kampus. Ia menjadi wajah dari generasi mahasiswa yang mulai kehilangan kesabaran terhadap sistem pendidikan yang mahal, birokratis, dan sering kali lebih sibuk menjaga citra daripada mendengar keluhan mahasiswa.
Puncaknya terjadi pada 16 Mei 2025. Tuma memimpin aksi besar di Universitas Jabal Ghafur. Massa menuntut keadilan akademik dan menolak berbagai kebijakan yang dianggap menekan mahasiswa kurang mampu. Demonstrasi memanas. Terjadi saling dorong. Situasi ricuh. Seorang staf kampus kemudian melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pengeroyokan.
Di titik inilah pertanyaan besar muncul: apakah proses hukum itu murni penegakan hukum, atau justru bentuk pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa?
Sebab dalam banyak kasus di kampus-kampus Indonesia, pola semacam ini bukan hal baru. Ketika kritik mulai mengguncang kenyamanan birokrasi, jalur hukum sering dipakai sebagai alat penertiban. Aktivis mahasiswa dicap provokator. Demonstran dituduh anarkis. Sementara substansi tuntutan perlahan dikaburkan oleh narasi ketertiban dan keamanan.
Kasus yang menimpa Tuma memperlihatkan ironi itu dengan telanjang. Kampus yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi kebebasan berpikir justru tampak alergi terhadap kritik internal. Alih-alih membuka dialog yang sehat, konflik malah bergeser ke meja hukum. Situasi ini memunculkan kesan bahwa institusi pendidikan lebih sibuk menjaga wibawa daripada menyelesaikan akar persoalan.
Tentu, setiap dugaan tindak pidana harus diuji secara objektif dan adil. Proses hukum tidak boleh diganggu. Namun publik juga berhak mempertanyakan apakah pendekatan represif terhadap aktivisme mahasiswa justru memperkeruh keadaan. Sebab ketika kritik dibalas kriminalisasi, yang tumbuh bukan ketertiban, melainkan ketakutan.
Bagi sebagian orang, Tuma mungkin hanya mahasiswa pembangkang. Terlalu keras. Terlalu berisik. Tapi bagi banyak mahasiswa lain, ia adalah simbol keberanian untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem pendidikan hari ini. Bahwa kampus bukan kerajaan kecil yang kebal kritik. Bahwa mahasiswa bukan sekadar objek administrasi yang wajib diam dan membayar.
Kisah hidupnya sendiri menjelaskan mengapa ia memilih jalan itu. Ia lahir dari keterasingan, tumbuh dalam keterbatasan, lalu besar dengan kemarahan terhadap ketidakadilan sosial. Perlawanan baginya bukan gaya hidup romantik anak muda. Itu adalah cara bertahan hidup.
Kini ia menghadapi proses hukum. Namanya mulai diperdebatkan. Ada yang mendukung, ada pula yang mengutuk. Namun satu hal tak bisa dibantah: suara yang ia bawa telah membuka percakapan lebih besar tentang relasi kuasa di dunia kampus. Tentang siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus diam.
Dan di tengah semua itu, Tuma tampaknya belum berniat mundur.
“Saya bukan artis pembuat berita,” tulisnya dalam satu penggalan refleksi yang beredar di kalangan mahasiswa. “Tapi saya selalu membawa kabar buruk bagi penguasa.”
Kalimat itu terdengar keras, bahkan provokatif. Namun justru di situlah letak kegelisahan generasi muda hari ini mereka tumbuh di tengah janji demokrasi, tetapi terlalu sering melihat kritik dibalas intimidasi.
Dari pesisir Pidie hingga lorong-lorong demonstrasi kampus, suara perlawanan itu kini terus bergema. Dan seperti banyak sejarah sebelumnya, kekuasaan mungkin bisa menunda suara-suara semacam itu. Tapi membungkamnya sepenuhnya, barangkali tidak akan pernah benar-benar berhasil.
Hari ini Kamis, tanggal 21 Mei 2026,Pukul 10.00 Wib, Pengadilan Negeri Sigli.
Sidang perdana : Konsekwensi pergerakan
Kursi Pesakitan : Kehormatan
Pesan Moral : Jangan pernah Berhenti akan hal bodoh, Panggil dan jemput kematian, pertanda Aku masih hidup dan terlahir kembali. Terimakasih
Kisah Muhammad Ali Ghazi bin Ardiansyah
(Aneuk¶idie)
