PIDIE-Di saat pemerintah pusat ramai menyerukan efisiensi anggaran dan penguatan belanja yang berdampak langsung kepada rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie justru melangkah ke arah yang memantik tanda tanya publik. Alih-alih memprioritaskan pembenahan sekolah, peningkatan mutu belajar, atau memperkuat fasilitas pendidikan di daerah terpencil, instansi yang mengurus nasib pendidikan itu malah menganggarkan kendaraan dinas mewah senilai sekitar Rp1,2 miliar.
Pengadaan itu bukan sekadar isu liar. Kepala Disdikbud Pidie, Yusmadi, mengakui rencana pembelian kendaraan tersebut saat dikonfirmasi. Menurut dia, prosesnya masih berjalan melalui sistem e-katalog pemerintah. Mobil yang hendak dibeli disebut hanya satu unit, dengan spesifikasi kendaraan SUV premium jenis Toyota Innova Zenix. Ia juga menyebut sisa anggaran dari pagu nantinya akan dikembalikan untuk kebutuhan sektor pendidikan.
Namun penjelasan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Jika orientasinya efisiensi, mengapa sejak awal pagu anggaran dibuat begitu besar untuk kendaraan operasional? Publik melihat persoalannya bukan sekadar soal sisa dana yang akan “dikembalikan”, melainkan tentang cara berpikir birokrasi dalam menentukan prioritas belanja di tengah kondisi pendidikan daerah yang masih jauh dari ideal.
Di banyak sekolah di Pidie, persoalan dasar pendidikan belum benar-benar tuntas. Masih ada keluhan mengenai fasilitas belajar yang minim, ruang kelas yang membutuhkan perbaikan, keterbatasan perangkat digital, hingga kebutuhan pemerataan kualitas pendidikan di wilayah pedalaman. Di sejumlah sekolah, guru honorer masih berjuang dengan fasilitas terbatas, sementara siswa di daerah tertentu harus berhadapan dengan kenyataan akses pendidikan yang belum sepenuhnya layak.
Karena itu, keputusan mengalokasikan anggaran jumbo untuk kendaraan dinas terasa seperti ironi birokrasi. Dinas yang seharusnya menjadi motor peningkatan kualitas pendidikan malah terjebak pada pola belanja yang lebih mencerminkan kenyamanan elite pemerintahan ketimbang keberpihakan kepada kebutuhan siswa dan sekolah.
Situasi ini menjadi sensitif karena terjadi di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan efisiensi belanja negara dan daerah. Pemerintah pusat mendorong agar anggaran difokuskan pada program strategis yang menyentuh langsung masyarakat. Dalam konteks itu, pengadaan mobil dinas bernilai fantastis untuk satu pejabat tentu sulit dilepaskan dari kritik publik.
Yang disorot masyarakat bukan semata jenis mobilnya, tetapi sensitivitas pejabat dalam membaca keadaan. Sebab publik paham, kendaraan operasional memang dibutuhkan birokrasi. Namun ketika nominalnya mencapai lebih dari Rp1 miliar, sementara banyak kebutuhan pendidikan masih menunggu perhatian serius, keputusan itu dengan sendirinya menimbulkan kesan adanya jurang antara kepentingan birokrasi dan kebutuhan riil masyarakat.
Kejanggalan lain muncul pada argumentasi efisiensi yang dipakai. Jika benar kendaraan lama masih memungkinkan digunakan, maka pengadaan baru berharga tinggi tentu sulit dijelaskan sebagai kebutuhan mendesak. Sebaliknya, bila memang kendaraan operasional sebelumnya dianggap tidak layak, publik berhak mengetahui secara terbuka kondisi aset lama, urgensi penggantian, hingga alasan pemilihan kendaraan premium tersebut.
Di titik inilah transparansi menjadi penting. Pengadaan melalui e-katalog memang prosedural. Namun sesuatu yang prosedural belum tentu otomatis bijak secara moral dan tepat secara prioritas anggaran. Sebab inti persoalannya bukan hanya soal aturan, melainkan soal kepatutan penggunaan uang publik.
Pengamat kebijakan publik menilai pola belanja semacam ini kerap menunjukkan penyakit lama birokrasi daerah: lebih cepat mengurus fasilitas pejabat daripada menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah membenahi pendidikan bisa ikut terkikis. Masyarakat akhirnya melihat jargon efisiensi hanya berhenti di pidato, sementara praktik belanja di lapangan tetap berjalan dengan pola lama.
Dampaknya tidak sederhana. Ketika anggaran pendidikan dipersepsikan lebih banyak tersedot untuk kebutuhan birokrasi, rasa keadilan publik ikut terganggu. Orang tua murid yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya tentu sulit menerima ketika instansi pendidikan justru sibuk memburu kendaraan baru bernilai miliaran rupiah.
Pemerintah Kabupaten Pidie kini berada dalam sorotan. Publik menunggu apakah pengadaan itu tetap dipaksakan berjalan, atau justru dievaluasi ulang demi menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak. Sebab di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi nasional, ukuran keberhasilan pemerintah daerah bukan lagi seberapa mewah fasilitas pejabatnya, melainkan seberapa kuat keberanian mereka menempatkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan birokrasi. (Pentagon)
